PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
A.
Dasar Hukum
1.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- KMK No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- KMK No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 Tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena
Pajak (NJOPTKP) PBB dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2004.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penegasan dan Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate.
Istilah Penting
dalam UU PBB
( Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12
Tahun 1994)
- Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
- Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;
- Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;
B.
Obyek Pajak
(
Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )
1.
Yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan
Bangunan
Pengertian Bumi
Bumi
adalah
permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
Bangunan
adalah
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan.
Yang
termasuk pengertian bangunan adalah :
a.
Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu
kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang
merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- jalan TOL;
- kolam renang;
- pagar mewah;
- tempat olah raga;
- galangan kapal, dermaga;
- taman mewah;
- tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- fasilitas lain yang memberikan manfaat
Klasifikasi
Bumi dan Bangunan
( Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12
Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )
Klasifikasi
bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut
nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan
pajak yang terhutang.
C.
Subyek PBB
(
Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )
Yang
menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata :
1.
mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau;
2.
memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau;
3.
memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau;
4.
memperoleh manfaat atas bangunan.
Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar
pajak menjadi Wajib Pajak menurut UU PBB.
D.
Tarif Pajak
(
Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )
Tarif
pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 % (lima persepuluh
persen).
E.
Dasar Pengenaan
PBB
(
Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3)
KMK-523/KMK.04/1998)
Yang
menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya
Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan,
kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan daerahnya. Meskipun pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak
adalah 3 (tiga) tahun sekali, namun untuk daerah tertentu yang karena
perkembangan pembangunan mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka
penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual,
Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self
assessment.
Nilai
jual sebagai Dasar Pengenaan PBB dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok A
dan kelompok B (KMK-523/KMK.04/1998).
Dalam
hal ada objek pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari ketentuan Nilai
Jual Objek Pajak, Nilai Jual Objek Pajak yang terjadi di lapangan
tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
F.
Dasar
Penghitungan Pajak
(
Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. PP No.25 Tahun 2002).
Yang
menjadi dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (assessment value)
atau NJKP, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. NJKP
ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya
100% (seratus persen).
Besarnya
persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan
kondisi ekonomi nasional.
Contoh :
Nilai jual
suatu objek pajak sebesar Rp 1.000.000,00 persentase Nilai Jual Objek Pajak
misalnya 20% maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak : 20% x Rp 1.000.000,00 =
Rp200.000,00
Dasar
Penghitungan Pajak
( Pasal 7 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12
Tahun 1994).
Secara umum besarnya pajak yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak
(NJKP), atau lebih lengkapnya sebagaimana diuraikan pada rumus dibawah ini:
Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP)
Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOTKP)
Nilai Jual
Objek Pajak Kena Pajak
(NJOPKP)
Nilai Jual
Kena Pajak
(NJKP)
= 20% X
NJOPKP (untuk NJOP < 1 Miliar); atau
= 40% X
NJOPKP (untuk NJOP 1 Miliar atau lebih)
Besarnya PBB
terutang
= 0,5 % X NJKP
Referensi:
Mardiasmo.
2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011.
Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Ata |
XXXXX
XXXXX (-)
XXXXX
XXXXX
XXXXX
|